Sosialisasi Penegakan Protokol Kesehatan di Tanah Datar Dimulai di Lingkungan Kantor Bupati




Tanah Datar-MT .-Sosialisasi penegakan protokol kesehatan di Tanah Datar mulai dilakukan oleh pemerintah setempat, selasa (29/9). Sosialisasi yang dilakukam oleh satuan penegak perda Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama TNI/ Polri ini dilakukan di pintu masuk lingkungan kantor Bupati Tanah Datar.


Baik ASN maupun masyarakat yang berkunjung ke kantor Bupati Tanah Datar, satu persatu dirazia dan diperiksa oleh petugas. Tak sedikit, sejumlah ASN dan tamu terjaring razia yustisi ini dan kemudian didata agar perbuatan serupa tidak terulang kembali saat razia dilakukan dilain waktu.


Kepala Satpol PP Damkar Tanah Datar Yusnen mengungkapkan, razia penegakan protokol kesehatan sengaja ia dan timnya lakukan di kantor Bupati Tanah Datar. Hal ini karena penerapan protokol kesehatan mesti dimulai dari kalangan ASN sebagai pilot project kepada masyarakat.


"Yang terjaring hanya kita berikan sangsi berupa teguran tertulis saja, tidak kita tindak. Kenapa di kantor Bupati, karena kita ingin memberikan contoh ke masyarakat, dimana ASN terlebih dahulu yang menerapkan protokol kesehatan sebelum diterapkan ke masyarakat," ujar Yusnen disela razia yang dilakukan.


Yusnen mengatakan, jika penerapan 3 M ( menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) penting dilakukan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Untuk itu, sebelum adanya sangsi tegas kepada pelanggar, ia mengingatkan seluruh pihak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat dimanapun berada.


" kita tidak ingin menindak pelanggar sebenarnya, tapi kesadaran masyarakat sangat kita butuhkan agar tidak disangsi karena melanggar. Jadi kita himbau, masyarakat penting menerapkan 3 M saat keluar rumah," tambahnya.


Sementara itu, Pjs Bupati Tanah Datar Erman Rahman mengatakan jika dasar dari penegakan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbub) tentang Penerapan Disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Corona virus disease 2019 (Covid 19). Selain itu, razia juga dilakukan sebagau upaya sosialisasi peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru (AKB) Pemprov Sumbar.


" Perbup tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dlm pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dan Instruksi Mendagri No. 4/2020 tentang pedoman teknis penyusunan perda dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019," kata Erman.


Dalam Perbup itu, yang menjadi subyek adalah pengaturan tentang perorangan, pelaku usaha, pengelola atau

penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (perkantoran, tempat kerja, usaha dan industri, sekolah atau institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, terminal, transportasi umum, toko dan pasar, warung makan sejenisnya, dan tempat wisata, dan lain-lain yang bersifat memungkinkan adanya kerumunan masa). 


Pada subyek perorangan itu, warga berkewajiban mematuhi aturan seperti memakai masker, mencuci tangan, Pembatasan interaksi fisik (psysical distancing), dan perilaku hidup bersih dan sehat. 


Sedangkan untuk subyek pelaku usaha, wajib menjalankan memakai masker bagi pengelola, karyawan dan pengunjung. Untuk sangsi perorangan, akan diberikan sangsi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga kerja sosial, atau denda administratif sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah). Kerja sosial diberikan apabila terjadi pelanggaran waktu razia gabungan. 


Sementara untuk pelaku usaha di samping sanksi di atas apabila tidak mengindahkan akan dikenai sanksi berupa penghentian sementara operasional usaha, pencabutan izin usaha, denda administratif bagi pelaku usaha adalah Rp 150 . 000 (seratus lima puluh ribu rupiah).


Pelaku usaha yg tidak menyetorkan denda administrasi paling lama 7 hari sejak ditetapkan petugas maka dikenai sanksi penghentian sementara operasional usaha. Dan pencabutan izin diberikan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan sanksi penghentian sementara. Denda dibayarkan ke rekening kas daerah.

Posting Komentar

0 Komentar

Selamat datang di Website www.metrotalenta.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred : Mairizal, SH