E-Campaign dan E-Voting Adalah Solusi Pilkada Dimasa Pandemi Covid-19



Oleh Ir.Abdul Aziz. MM


METROTALENTA.COM.-Disaat Satgas Covid-19 berjuang untuk menekan peningkatan jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar Virus Corona yang semakin hari semakin tinggi penularannya, disaat itu pula KPU mempertaruhkan kinerjanya dalam mensukseskan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Satgas Covid-19 berupaya menerapkan Protokol Kesehatan kepada masyarakat yang salah satunya adalah larangan untuk berkumpul dalam jumlah lebih dari 30 orang, sementara Panitia Penyelenggara Pilkada dan Petugas Partai sangat sibuk dengan urusan kampanye yang tidak bisa dihindarkan akan mengundang kerumunan dalam jumlah besar.


Disemua daerah di Indinesia pemerintah menugaskan Polisi, TNI dan Satpol PP untuk membantu Satgas Covid-19 dalam mengontrol dan mengawasi penerapan protokol kesehatan sementara dilain pihak Polisi, TNI dan Satpol PP juga akan bersusah payah menghalau orang-orang yang berkerumun yang timbul akibat pelaksanaan Kampanye oleh masing-masing Paslon dan Partai Pendukung.


Aturan dan juklak kampanye pada situasi pandemi saat inipun sudah dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan yang juga diberlakukan oleh Pemerintah. Namun selengkap dan sehebat apapun aturan dan juklak kampanye tersebut yang sudah dilengkapi sanksi bagi para pelanggar tetap saja tidak mampu menghentikan kegiatan karumunan pada pelanksanaan kampanye Pilkada. Hal ini terbukti dan dapat kita sama-sama lihat ketika kerumunan yang terjadi disaat pengumuman nomor urut Paslon Pilkada yang diusung oleh koalisi partai-partai politik.


Dengan situasi dan fakta diatas, rasanya cukup beralasan kalau kita sangat khawatir akan terjadinya peningkatan penyebaran Covid-19 yang secara otomatis tugas-tugas Satgas Covid-19 yang dibebankan oleh pemerintah akan menjadi gagal total. Dari grafik pandemi minggu ini kita juga melihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi terhadap penyebaran Covid-19 yang mencapai angka lebih besar dari 4.000 orang perhari.


Melalui media elektronik dan media cetak, setiap hari kita mendengar adanya perdebatan yang membahas pelanggaran dan penerapatn sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan dari kegiatan kampanye Pilkada. Sepertinya perdebatan yang kita saksikan setiap hari itupun tidak meperlihatkan dan mempertontonkan kepatuhan terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Semua pihak merasa sudah benar dan sudah menjalankan aturan menurut cara mereka masing-masing.


Pada tahun 2011 yang lalu, Institute for Democracy and Electroral Assisntance (IDEA) pernah menggas bahwa Pemilihan Umum seperti Pilkada yang dilakukan secara electronik atau E-voting adalah sebagai alat untuk membuat proses pemilu lebih effisien dan untuk meningkatkan kepercayaan pada penyelenggaranya. E-voting dapat meningkatkan keamanan surat suara, mempercepat pengolahan hasil dan membuat pemilihan lebih mudah.


Berdasarkan data bulan Juni 2020, terdapat 194.332.413 jiwa rakyat Indonesia yang wajib memiliki KTP. Dari jumlah tersebut sebanyak 192.468.599 jiwa (99 %) telah melakukan rekam KTP electronic (e-KTP). Jika memang benar demikian, maka data kependuduk Indonesia atau e-KTP yang sudah mendekati sempurna sudah dapat digunakan sebagai data utama pada proses E-Voting. Namun sampai hari ini kita tidak pernah mendengar bahwa E-Voting dibahas sebagai solusi dari kedua tugas berat yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini.


Dengan ketersediaan media electronic dan gatget yang sudah mencapai desa-desa terpencil sekalipun, proses kampanye melalui media electronic (E-campaign) dari masing-masing paslon dan partai pendukung akan sangat efektif dan lebih mengena. Masing-masing kontestan akan lebih leluasa membuat tampilan program yang ditawarkan sehingga akan lebih baik dan menarik serta bisa dibaca dan dinikmati secara berulang-ulang oleh masyarakat pendukungnya.


Sangat banyak manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan E-Campaign dan E-Voting pada Pilkada serentang tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Tugas KPU dan tingkat kesuksesannya akan jauh lebih mudah dan baik, biaya pelaksanaan Pilkada akan jauh lebih murah. Dengan jumlah wajib pemilih yang tidak begitu banyak pada masing-masing daerah yang melaksanakan Pilkada, modul E-Campaign dan E-Voting pun tidak rumit untuk dibuat dan tidak juga tidak memerlukan server dengan kapasitas besar. 


Seandainya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meng-implementasi-kan E-Campaign dan E-Voting sebagai solusi pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang maka hal ini secara otomatis akan mensukseskan keberhasilan tugas Gugud Covid-19 dan KPU yang cukup berat saat ini. Jika saja Pilkada harus tertunda satu atau dua bulan untuk persiapan E-Campaign dan E-Voting, maka keterlambatan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi masing-masing paslon pilkada dan partai pendukung mengingat bertambahnya waktu untuk kampanye dan persiapan program yang harus disampaikan kepada masyarakat. Disisi lain implementasi E-Campaign dan E-Voting pada Pilkada akan menjadi embrio untuk kemudahan Pemilu 2024 mendatang.

Posting Komentar

0 Komentar

Selamat datang di Website www.metrotalenta.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred : Mairizal, SH