Dinas Perindag Sumbar Kurang Serius Jalankan BPSK di Kabupaten Solok || MT





Solok,MT. - Pabila dicermati dengan sungguh-sungguh, nampaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, kurang serius menjalankan kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Solok. Pasalnya, dalam merekrut dan mengambil orang, seakan disengaja meloloskan para pejabat yang nyata-nyata berasal dari formasi Unsur Konsumen. Bahkan tidak cukup sampai disana saja, pembiaran dalam rekrutmen ini berpotensi melanggat Peraturan Pemerintah (PP) melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).

“ASN dari unsur pejabat melalui unsur Konsumen, berpotensi melanggar PP. Pada Pasal 33, halaman 21, berkenaan Larangan RPP tentang gaji, tunjangan dan fasilitas PNS. Intinya, sebagai PNS dilarang menerima penghasilan lain/honorarium yang bersumber APBN, APBD….(ayat 2 jika itu terjadi) harus mengembalikan ke Kas Negara”,ucap sumber di Disperindagkop UMKM Kab.Solok di Koto Baru, (Senin, 22/3/21)

Lagi, sekaitan ASN terlalu banyak, kapan mereka bisa bekerja lebih maksimal dan sudah barang tentu mereka mesti mendahulukan kerja wajibnya sebagai pegawai negeri. Apalagi dengan jabatan sebagai kepala dinas, kepala bidang, niscaya akan menderanya dengan beban tugas. Berbohong dalam teori bisa mencover seluruh kerja, namun dalam prakteknya sudah pasti mendahulukan perintah Bupati, Wabup, Sekda hingga Asisiten yang tiap sebentar ada acara, rapat ini rapat itu, dinas luar, mendampingi ini itu dan sebagainya. Sehingga kerjaan di BPSK betul-betul sampingan. “Dahulu saja masih tiga ASN, susah membuat pertemuan di BPSK, jarang yang hadir lengkap. Apalagi kini unsur Konsumen ditambah dua lagi dari ASN, sehingga sudah lima (ASN) yang super sibuk di kerja wajibnya, dan cuma empat  diluar itu, diyakini kinerja BPSK di Kab.Solok sekedar pelengkap saja oleh orang Disperindag Sumbar”,tudingnya.

Adalah seperti diumumkan dalam rekrutmen BPSK yang dimuat iklan harian Singgalang, untuk wilayah Kabupaten Solok lewat yang diteken langsung Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Dis.Perindag) Sumbar oleh Asben Hendri, SE, MM yang dikeluarkan di Padang tanggal 30 Septeber 2020.  Persyaratannya terdiri tiga unsur, yaitu ASN, Konsumen dan Pelaku Usaha masing-masing sebanyak tiga (3) orang, sehingga totalnya berjumlah Sembilan (9) orang. Tahunya formasi konsumen juga dimasuki ASN, padahal jatah ASN sudah ada dan tidak akan pernah bisa dimasuki oleh unsur Pelaku Usaha serta Konsumen. 

“Saya yakin panitia telah tahu diawal ujian, mana ASN yang mewakili dan mana ASN yang masuk jalur Konsumen, namun diabaikan begitu saja tanpa pembatasan. Kemudian mereka lulus dan malah pejabat eselon tinggi, setingkat Kepala Dinas dan Kepala Bidang”,bebernya. Akan hal nya persyaratan khusus seperti dunia usaha, LPKSM, tokoh masyarakat dan pengalaman, seakan tereliminir lewat ujian tertulis. Padahal untuk majunya BPSK di daerah diutamakan pengalaman, ketokohan serta dapat menyebarluaskan manfaat eksistensi BPSK di daerah.

Ada kejanggalan lain menurutnya adalah ketidakkonsistennya panitia dari Disperindag Sumbar dalam merekrut BPSK. Dalam iklan koran tertera Ujian Tertulis tanggal 17 Nofember 2020 dan Wawancara 18 Nofember 2020 di aula Dinas Koperindag Kab.Solok. Tahunya, pada tanggal 18 Nofember 2020 ada yang memborong ujian tertulis dan wawancara sekaligus, dan itu pun di legalkan. Bahkan beberapa hari kemudian, bisa pula pergi ujian ke Padang (ke Kantor Perindag Sumbar), malah di antara mereka ternyata lulus. Berkenaan bagi mereka yang lulus dan tidak, panitia hanya menyampaikan lewat pesan whatsapp saja, sangat simple, tanpa pengiriman surat resmi yang jelas ke alamat peserta.(man)

Posting Komentar

0 Komentar

Selamat datang di Website www.metrotalenta.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred : Mairizal, SH