Elfauzi Kasubag Humas DPRD Dangkal Pikirannya || MT







Padang, (MT) —Elfauzi sebagai kasubag Humas DPRD Kota Padang Terlalu dangkal cara berpikir berkaitan menyebut Media Tidak Terdaftar Di Dewan Pers.Bahkan Seorang yang dipercayai Sebagai Petugas Humas,Sebagai Penghubung dan Mampu Berkomunikasi yang baik dengan Wartawan.Karena sebagai mitra dan corong dari lembaga DPRD tempat dia Bekerja. Berkenaan verifikasi, para petinggi  Dewan Pers tidaklah pernah begitu saklak dan selalu ada tarik ulur, apalagi ditengah pandemic ini. Sepanjang masih bisa mengelola penerbitan pers, dan mempekerjakan karyawannya, niscaya telah membantu kesulitan dari dampak Covid ini. Sungguh banyak literature yang harus dibaca Elfauzi sebagai Kasubag Humas, setidaknya searching di mbah google, niscaya Elfauzi tidak akan Jumawa dan otoriter, malah bersahabat dengan insan media sebagai corong ke tengah masyarakat.

Seperti dikutip dari Palangkanews.co.id, terbitan 15 September 2020, bahwa Ketua Media Online Indonesia (MOI) Jawa Timur, Agung Santoso saat ada pertanyaan dari staf humas Pemkab.Magetan,Eko, dalam diskusi publik membahas berita hoax bersama para wartawan di Magetan (12/9) tersebut, mengutip atas jawaban Ketua Dewan Pers M.Nuh, 6 Februari 2020 kala pertemuan Pimpinan Redaksi Media dengan Dewan Pers jelang HPN 2020 di Banjarmasin Kalsel.

Pernyataan M.Nuh tersebut ketika ada pimpinan redaksi menanyakan adanya permintaan dari Dewan Pers kepada pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers. Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menambahkan, selama media tersebut merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum tidak ada masalah.

Bahwa hasil roadshow Agung Santoso Seri V yang melakukan diskusi dengan pemilik media, pemimpin umum, kepala biro sekitar 20 Kabupaten/Kota banyak mengeluhkan, Humas juga Kominfo masih berorientasi pada verifikasi Dewan Pers sekaitan kerjasama. Padahal Dewan Pers sudah jelas penjelasannya kalau Pemda kerjasama dengan Media, cukup berbadan hukum. “Kalau Pemda masih berkelit karena kebijakan, maka Pemda harus punya dasar hukum yang kuat, jika menolak media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers, bukan hanya berlindung pada kebijakan Pemda,”tegasnya.

Tidak Begitu Mempermasalahkan Yang Penting berbadan Hukum Bahkan, tambahnya, tidak menutup kemungkinan bila ada diskriminasi soal kerjasama dan peliputan antara verifikasi dan tidak, maka bisa dikaji lebih mendalam masalah ini secara hukum, yakni perbuatan yang tidak menyenangkan, karena sudah jelas Dewan Pers tidak mempermasalahkan masalah verifikasi, yang penting berbadan hukum PT.

Demikian pula yang dilansir Liputan4.com terbitan Kamis 6 Februari 2020 pada kegiatan diskusi dengan beberapa Pimpinan Media Cetak, elektronik maupun siber di Hotel  Ratna Inn, Banjarmasin, Pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh cukup sinpel dan tidak mengekang.

Dari Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh menegaskan bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta verifikasi media menjadi syarat kerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda). Dewan Pers tidak pernah mempermasalahkan mengenai verifikasi selama media tersebut telah berbadan hukum.

Pimpinan Dewan Pers tersebut menepis isu yang beredar, jika media melakukan kerjasama dengan Pemda harus yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. “Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” tegas Muhammad Nuh.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun. Ia juga menyatakan bahwa tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerjasama dengan Pemda meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan hukum PT.

Lebih lanjut Henry juga menyebutkan, Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi. “Tidak ada surat itu. Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers.Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu harus terverifikasi,” tegas Hendry Ch. Bangun.

Menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pers tersebut secara terpisah, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI), HM. Jusuf Rizal menyatakan dengan adanya pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, tidak perlu lagi menjadi kendala bagi media untuk bekerjasama secara profesional dengan Pemerintah Daerah bahkan dengan Pemerintah Pusat.

“Selama ini media mengalami masalah untuk bekerjasama dengan Pemda dengan alasan media tersebut harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Padahal cukup media tersebut berbadan hukum dan memiliki penanggung jawab,” tegasnya

Malah tambah Rizal, segenap masalah ini harus diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jangan lagi ada pertanyaan, apakah media tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum. Namun demikian kerjasama dengan Pemda tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, profesional dan konstruktif,” pungkasnya.



Kiranya statemen Elfauzi sebagai Kasubag Humas DPRD Kota Padang, yang telah banyak belajar dari Buya Mahyeldi sebagai Walikota Padang yang baru naik tingkat diresmikan jadi Gubernur Sumbar merupakan tauladan yang amat santun. Elfauzi sebagai ASN bekerja di Humas, sangat kontradiktif atas sikap yang dipertontonkan, dan membuat pekerja pers menjadi tidak nyaman malah berwujud gaduah.

Setidaknya dari peristiwa bersama wartawan SKU Metro Talenta yang juga Sebagai Wakil Ketua PPWI  Kota Padang, Sony Yunarso, Kamis (18/03). Ketika menelfon Elfauzi Kasubag Humas DPRD untuk menanyakan perihal Pariwara DPRD Kota Padang yang sudah dibuat atas persetujuan Kasubag Humas untuk lebih memastikan, dengan lantang dan lancang mengatakan bahwa media ini tidak terdaftar di Dewan Pers. Sementara sejak beberapa tahun yang lalu, Media SKU Metro Talenta sudah ada kerjasama dan Berlangganan di DPRD Kota Padang dan juga sudah membuat pemberitaan tentang kegiatan DPRD Kota Padang.

Tidak cukup sampai disitu saja sikap Elfauzi selaku Kasubag Humas, justru mengatakan, ‘bapak bego atau pura-pura bodoh’, ucapan sadisnya. Menyikapi ini, Ketua DPRD Kota Padang Syahrial Kani akan menindaklanjutinya. Serupa juga ditanggapi baik oleh Sekretaris DPRD. Karena Ketua lagi berkegiatan di Pekanbaru, dan Sekwan pun berjanji akan memanggil yang bersangkutan.    

Sementara Ketua Umum PPWI Pusat Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA mendapat perlakuan wartawan seperti itu, sangatlah berang. “Kurang ajar telah menghina wartawan dengan kata-kata bego atau bodoh dan dia harus dicopot dari jabatannya sebab dia tidak paham dengan tentang perundang-undangan serta peraturan. Tidak layak jadi Kasubag Humas sebab tidak mempunyai etika, harus disurati Ketua DPRD Padang agar kasubag Humas Elfauzi di non aktifkan karena tidak tahu aturan”,tegasnya. (red)

Posting Komentar

0 Komentar

Selamat datang di Website www.metrotalenta.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred : Mairizal, SH